RAUF, yang menetapkan tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon telahditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana Surat Penetapan TersangkaNomor: PRIN81/P.3.11/Fd.1/08/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dalamperkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan KontruksiPembangunan Pasar Palabusa Kota Baubau Tahun Angggaran 2017sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor

2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

RAUF, yang menetapkan tersangka kepadaPemohon oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 TentangHalaman 50 dari 116 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2021/PN BauPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

RAUF, yangmenetapkan tersangka kepada Pemohon oleh Termohon terkait peristiwaPidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 15UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

RAUF, yang menetapkan tersangka oleh Termohon terkaitperistiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 danPasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPtidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;3.

Print-33/R.4.19/Fd.1/11/2018 tanggal 22 November 2018 sebagai Tersangka yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-05/T.1.13/Fd.1/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019, terkait dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan proyek Normalisasi Sungai Malawili pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat TA. 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo.

2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah denganUndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlan beralasan dan cukupalasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON inidiajukan

2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang dikeluarkan oleh Termohon karena alasan alasan antara lain :1.

2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UndangUndang NegaraRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atashukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat,dapat dikabulkan ;Menimbang

bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin 05/T.1.13/Fd.1/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019, terkait dugaan melakukan TindakPidana Korupsi pada kegiatan proyek Normalisasi Sungai Malawili pada DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Papua Barat TA 2017 sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomoe 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagai mana telah diubah dengan UndangUndang Negara Republik IndonesiaNomor

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print05/T.1.13/Fd.1/10/2019tanggal 07 Oktober 2019, terkait dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsipada kegiatan proyek Normalisasi Sungai Malawili pada Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat TA. 2017 sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo.

Batang Hari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-04/L.5.11/Fd.1/09/2022 Tanggal 28 September 2022 oleh Termohon adalah tidak sah;

Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas dugaan peristiwa tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten OKU sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013 senilai Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesarRp.3.482.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang

Bahwa Pemohon telah ditetapbkan sebagai Tersangka dalamdugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah TempatPemakaman Umum (TPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013 senilai Rp.6.000.0000.000,(enam milyar Rupiah) yang mengakibatkan kerugian kuangan daerahsebesar Rp.3.482.000.000, (tiga milyar empat ratus delapan puluh duajuta rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU RINo. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun1999 tentang pemberantasan

2 ayat (1), Pasal 3 UU RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

NANG AGUS terse but patut diduga telah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU RI No.20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) keleKUHPidana.25ll DALAMEKSEPSIBahwa setelah TERMOHON mencermati gugatan PEMOHON mengenaiwewenang Nisbi daripada hakim (Kopetensi Relatif) bahwa berdasarkanpasal 118 HIR, pasal 142 RBG yang inti bunyinya Pengadilan Negeritempat TERGUGAT berdomisili yang

duajuta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 3 UU RINo. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1eKUHPidana. oleh karena itu TERMOHON telah menetapkan PEMOHONDrs. JOHAN ANUAR. SH. MM Bin H. NANG AGUS sebagai TERSANGKAdalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

;

Penyidikan perkara atas nama Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO HAULUSSY yang disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Sudah Lengkap;

Bahwa Penyidik asisten tindak pidana khusus pada Kejaksaan TinggiSumatera Utara Medan dalam menetapkan sebagai Tersangka,sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah di ubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang No 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi terlalu dipaksakan dan UnsurunsurTindak Pidana tersebut tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan

Kereta Api Indonesia, karena di Sangkakan melakukan tindak pidanakorupsi melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undangundang No. 31Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Pra/2020/PN Mdntahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah di ubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang No 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi karena menurut Pemohonsungguh tidak relevan pihak PT.

KAI melanggar pasal 2 ayat (1),Pasal 3 Undangundang No. 31 tagun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undangunadng No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karenaPemohon juga tidak mengetahui hubungan apapun antara Pelapordengan orang tua Pemohon;Il.

KAI melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undangundang No.Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 78/Pid.Pra/2020/PN Mdn31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah di ubah dengan Undangunadng No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsioleh asisten tindak pidana khusus Kejaksaan TinggiSumatera Utara Medan,berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No.

KeretaApi Indonesia (KAI), melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat beralasan secara hukumdan alasan Pemohon yang keberatan dengan penetapan sebagai statustersangka dengan sendirinya harus ditolak dengan alasan:1.

Dalam hal ini Pemohon disangkaHalaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Lmgmel10);anggar Pasal 2 ayat (1),Pasal (3),Pasal 8 dan Pasal 18 UU Tipikor (bukti PIll.

serta kapankahPenyidik menemukan tersangka atas dasar pelanggaran pasal 2 ayat (1),Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor?

Bahwa jika tentang penetapan tersangka terhadap Pemohon yang menjadidasar diajukannya permohonan Praperadilan ini, sehubungan denganpenyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/63/VII/RES.3.3./2020/RESKRIM/SPKT POLRES LAMONGAN tanggal 07 Juli 2020 tentang dugaantindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3,Pasal 8 dan Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3,Pasal 8 dan Pasal

Dalam hal ini Pemohon disangkamelanggar Pasal 2 ayat (1),Pasal (3),Pasal 8 dan Pasal 18 UU Tipikor, padahalTermohon belum permah diperiksa sebagai calon tersangka terhadap pasal yangdisangkakan tersebut. Hal ini benarbenar diluar perkiraan Pemohon yang telahmempersiapkan segala hal terkait pembelaan Pemohon nantinya.

2 ayat (1), Pasal (3),Pasal 8 dan Pasal 18 UU Tipikor sehingga Pemohon harus mempersiapkanpembelaan terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkan lembagaHalaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Lmgpraperadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP s.d.

2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, danPasal 15 (sepanjang mengenai kata percobaan) UU PTPK terhadapPasal 28D ayat (1) UUD 1945;B.

Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, PenjelasanPasal 3, Pasal 15 (sepanjang kata percobaan) UU PTPK adalah tidakadil dan cenderung /rrasional.Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi yang telah merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, BERBEDA dengan tindakpidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara.

2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15(Sepanjang mengenai kata percobaan) UU a quo dalam tindak pidanakorupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, pasti akan bertentangan dengan azas kepastian hukum yang adil,bila:a.

2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3 danPasal 15 (Sepanjang mengenai kata percobaan) UU a quo tidak bertentangandengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;50Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 Mei 2006 telah didengar keterangan di bawah sumpah Ahli dari Pemohon bernama SoejatnaSoenoesoebrata, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

2 ayat (1), Pasal 3 danPasal 15 UU a quo harus juga dipertimbangkan dari latar belakang, semangatdan jiwa dari perubahan UU Nomor 3 Tahun 1971 kepada UU Nomor 31 Tahun1999;Bahwa dalam konteks itulah maka perumusanperumusan yang dimuatdalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 15 UU a quo Ahli berpendapat masih relevandengan perkembangan situasi Negara Republik Indonesia saat ini.

2 ayat (1), Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi)Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohontersebut, Pemohon kehilangan kebebasan/hak asasinya.

Bahwa Pemohon diduga melakukan tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UndangUndangTindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP:Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang secara melawan hukum ~~ melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjaraPasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan

/2017 tanggal 26 Oktober 2017 atas Nama Pemohonyang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitdugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, danoleh

Oktober 2017 atas nama Pemohon yangmenetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitHal 20 dari 61 Hal Putusan No. 40/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel7.dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1), Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak

Menyatakan Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS/18) Nomor:TAP/51/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 atas Nama Pemohonyang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkaitdugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto

Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Mandiri Group)Terdakwa tidak dilalukan penahanan ;PengadilanNegeritersebut;Setelah membaca.............. dst;Setelah mendengat............ dst;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1), Pasal 197 UndangUndang R.1Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 2 ayat (1),Pasal 3 Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Karangasem.Bahwa saksisaksi juga menerangkan Pemohon, I Ketut Astawa mampu menjaminkeperluan hidup seharihari dan anakanak mereka dari kedua istri serta berlaku adilterhadap istriistri dan anakanaknya;Menimbang, bahwaberdasarkan faktafakta sebagaimana terurai diatasPengadilan berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak bertentangandengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketantuan pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 2,pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c UndangUndang

diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan (pasal 4 ayat 1 UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan), berdasarkan Penetapan ini para pemohon dapatmelaporkan perkawinannya yang kedua ke Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Denpasar untuk dicatat kedalam register yang tersedia untuk itu dankemudian menerbitkan Akta Perkawinan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan makabiaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada parapemohon;Mengingat ketentuan pasal

2 ayat 1, pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5ayat 1 huruf a, b dan c UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN :1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;2 Menyatakan sah perkawinan yang ke2 (dua) antara Pemohon, I Ketut Astawadengan Pemohon Ni Kadek Suratni, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli2014 bertempat di Desa Sukaluwih, Kec.

TOSHIDA INDONESIA dengan sangkaan sebagaimana diaturpada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.POKOK PERMASALAHAN :1.

TOSHIDA INDONESIA dengansangkaan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sangatlah tidak beralasansecara Hukum.Bahwa, dengan telah disetujuinya RKAB Tahun 2020 PemerintahDaerah/Negara DIUNTUNGKAN karena PT.

TOSHIDA INDONESIA dengan sangkaan sebagaimana diaturpada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor1920 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM dengan segalaakibat hukumnya ;3.

TOSHIDA INDONESIA sebagaimanadiatur pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum olehkarenanya Penyidikan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; 4.

Bahwa dari hasil pemeriksaan 33 orangSaksi ditemukan fakta bahwa PEMOHON mempunyai peran bersamasama para Tersangka lainnya melakukan perbuatan melawan hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.e.

DKI Jakarta melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 UU No. 31 tahun 1999Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Hal tersebut tidak sesuai dengan permasalahan penempatan Titik Reklame P 27,sedangkan PEMOHON / Drs. H. RIYANTO, MSI belum pernah dimintaiketerangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tentang permasalahanpenerbitan surat Perintah Setor (SPS), Penagihan Nilai Strategis Reklame (NSR)pada Titik Reklame P8A, P9A dan U8B ;6.

Putusan No.63/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel.penyelengaraan pemasangan titik reklame tidak sesuai dengan ketentuan tentangtata cara pelelangan titik reklame yang diduga menimbulkan kerugian ataspendapatari/penerimaan pada kas pemda DKI Jakarta melanggar pasal 2 ayat (1),pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pernberantasantindak pidana korupsi Jo.

Riyanto, Msi yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsidalam penyelenggaraan pemasangan titik reklame tidak sesuai dengan ketentuan tentangtata cara pelelangan titik reklame yang diduga menimbulkan kerugian atas pendapatan/penerimaan pada kas Pemda DKI Jakarta, melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP"14Bahwa penahanan yang dilakukan terhadap pemohon Drs.

Riyanto, Msi (Pemohon)sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraanPemasangan Titik Reklame tidak sesuai dengan ketentuan Tata CaraPelelangan Titik Reklame yang diduga menimbulkan kerugian pada KasPemerintah Daerah DKI Jakarta, melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa penahanan telah dilaksanakan Penyidik tanggal 6 September 2010,telah disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Salemba

Dan juga bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1),pasal 3 ayat (1), dan pasal 9 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.

Effendi Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan (Vide Bukti T2) adalahmerupakan surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utarasehubungan dengan adanya surat nomor : R45/N.2/Fd.1/01/2014 tanggal 13Januari 2014 Perihal Permintaan Persetujuan Tertulis Tindakan Penahanan atasnama Tersangka Effendi (Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan) dalam dugaantindakan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1), Pasal 3, Pasal 9Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 ; Menimbang.,...

korupsi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan31rehab gedung jambuarae, pembangunan rumah dinas dan pembangunan kantorbupati nias selatan serta beberapa kegiatan menyangkut pembebasan lahan yangdiduga fiktif TA 2007 s/d 2010 berdasarkan surat perintah penyidikan KepalaKejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : print14/N.2/Fd.1/03/2013 tanggal 26Maret 2013 atas nama Tersangka Effendi selaku Direktur PT.Selatan Jaya yangsaat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal

2 Ayat (1) Pasal 3, Pasal 9 Juncto Pasal 18 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 391 UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah menyebutkan :1 Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikanterhadap anggota DPRD kabupaten kota yang disangkamelakukan perbuatan

2 Ayat (1) Pasal 3, Pasal 9 Juncto Pasal 18UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terkait tindakanTergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objectum litis sebagai tindak lanjutsurat permohonan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perihal persetujuanpenyidikan dan penahanan adalah bersumber pada ketentuan Pasal 1 angka 1Juncto Pasal 1 angka 21 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUPAD) jeeMenimbang, bahwa oleh

karena Surat Keputusan Objectum litis dikualifisirsebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersumber dari ketentuan KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana (Pasal 2 Ayat (1) Pasal 3, Pasal 9Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor: 31Tahun....Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat SuratKeputusan objectum litis adalah sebagai Keputusan

Sinar Sukses Lestari bertentangan dengan pasal 1, pasal 2 ayat 1,pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 11, pasal 12, pasal 15,pasal 16 dan pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa selanjutnya atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 2239 (sisa)/Desa Babakan (sekarang KelurahanBakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan) atas nama PT.

Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat angka 9 halaman 3 yangpada intinya Tergugat menerbitkan obyek perkara bertentangan denganpasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal11, pasal 12, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah hal yang mengadaada, karenaterhadap obyek perkara merupakan pemisahan dari diri sendiri, yangsemula Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1085/Babakan tercatat atasnama PT.

Sugeng, M.Hum, telah dilaksanakan namun sesuallaporan/pemberitahuan hasil mediasi oleh mediator tersebut mediasi dinyatakantelah berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo telahpula memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jo.

., dan dari hasil laporanmediator tanggal 18 oktober 2016, mediasi antara Penggugat dan Tergugatberhasil, dan di persidangan Peggugat menyatakan mencabut gugatannya,maka telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1tahun 2016 Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabutgugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum dilakukanpemeriksaan pokok perkara dan disetujui oleh Tergugat, maka dengandidasarkan